LONDO IRENG, sebutan yang dulu kerap disematkan kepada pihak-pihak yang dianggap menjadi antek bangsa asing, terutama di masa kolonial Belanda. Kaum terjajah atau pribumi yang memilih bekerja untuk Belanda dan ikut menindas sesamanya, merekalah yang sering disebut Londo Ireng. Londo artinya Belanda, ireng berarti hitam.
Pelabelan itu diucapkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di puncak peringatan Hari Lahir ke-28 PKB di Jakarta Convention Center pada 23 Juli 2026. Tentu pelebelan itu memantik protes. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak Prabowo meminta maaf karena istilah ini juga digunakan untuk menyebut "antek penjajah", "kolaborator", atau orang yang dianggap lebih membela kepentingan asing, daripada kepentingan nasional.
Cap itu kini digunakan Prabowo, seorang presiden untuk mencap kepada mereka yang berani menyuarakan kebenaran, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyampaikan keluh kesah rakyat yang tak sampai ke telinga penguasa. Stigma ini sangat berbahaya karena menyasar setiap orang yang menawarkan alternatif narasi di luar kekuasaan.
Di sisi lain, terselip gambaran yang tak terucap namun terasa nyata: adanya sosok yang melambangkan kepentingan semata-mata urusan perut, yang dalam tradisi dan peribahasa kita bisa disamakan dengan Suro Badhog—makhluk yang kuat, tak kenal lelah mencari makan, namun seringkali buta terhadap apa yang ada di sekelilingnya, bahkan rela merusak apa saja demi kenyang perutnya sendiri.
BACA JUGA : Republik (tanpa) Rakyat
Prabowo menyebutkan, kritikan yang datang hanyalah serangan yang tak beralasan. Ia merasa langkah yang diambilnya sudah tepat sasaran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi bukti nyata bagi dirinya bahwa ia hadir untuk rakyat. Namun, apa yang dilihat rakyat kecil, para pengamat, akademisi, dan mereka yang bekerja di garis depan pendidikan adalah gambaran yang sangat berbeda.
Selama ini, suara-suara yang mengkritik bukanlah datang dari niat buruk atau menjadi kaki tangan negara asing, melainkan lahir dari kepedulian terhadap bangsa yang mendalam. Ketika kebijakan yang diambil justru membebani rakyat, memangkas anggaran yang seharusnya menjadi tulang punggung kemajuan bangsa, dan mengorbankan masa depan demi kepentingan sesaat, maka mengkritik adalah kewajiban.
Banyak kritikus dan akademisi yang mengungkapkan pendapatnya dengan lugas, namun penuh pertimbangan:
Dalam pikiran pemimpin ini seolah hanya ada satu hal: mengenyangkan perut, namun membiarkan otak berpuasa.” Kalimat ini terdengar tajam, namun ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Memang benar, perut yang lapar harus diisi.
Namun, jika kenyang itu dibeli dengan harga mahal berupa hilangnya anggaran pendidikan, berkurangnya perhatian terhadap nasib guru yang berjuang, serta sekolah yang kekurangan fasilitas, maka kenyang itu hanyalah kenyang sesaat. Ia tidak akan melahirkan generasi yang cerdas, berwawasan luas, dan mampu membawa bangsa ini melangkah maju.
Ia hanya akan melahirkan generasi yang kenyang secara fisik namun mandul secara pemikiran—mudah diatur, mudah dibohongi, dan tak mampu membedakan mana kebenaran dan mana kepalsuan. Demi menjaga keberlangsungan program-program yang dianggapnya andalan ini, anggaran dari sektor-sektor vital pun terpaksa dikorbankan.
Anggaran pendidikan yang seharusnya mengalir untuk memperbaiki gedung sekolah yang rapuh, melengkapi buku pelajaran, membayar gaji guru yang tak seberapa dan kadang berbulan-bulan tertunda, serta memberikan bekal ilmu yang layak bagi siswa, justru dialihkan. Padahal, pendidikan adalah fondasi dari segala kemajuan. Tanpa fondasi yang kuat, seindah apa pun bangunan yang didirikan, ia akan mudah roboh diterpa angin dan badai.
Pernyataan yang terucap dari mulut pemimpin semakin menambah getir rasa hati rakyat. Ia berkata: “Biarlah orang tua atau wali murid menganggur, yang penting anaknya kenyang.” Ada pula yang tersirat dari ucapan dan tindakannya: “Biarlah guru tidak digaji dengan layak, asalkan mereka diberi jatah makan dari program ini.” Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa berpikir demikian?
BACA JUGA :
Men-dayabualkan-Kan Kedaulatan
Bagaimana bisa ia menganggap bahwa kenyang perut anak adalah alasan yang cukup untuk membiarkan orang tuanya kehilangan mata pencaharian? Bagaimana bisa ia berpikir bahwa sebungkus makanan bisa menggantikan hak seorang guru yang bekerja sepenuh hati mendidik anak bangsa untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan menjamin kehidupan keluarganya sendiri?
Orang tua yang menganggur bukan hanya kehilangan penghasilan, melainkan juga kehilangan harga diri, kemampuan memenuhi kebutuhan lain selain makan, seperti obat-obatan, tempat tinggal yang layak, hingga biaya pendidikan itu sendiri.
Guru yang tidak digaji dengan layak, betapa pun besarnya pengabdiannya, pada akhirnya akan lelah. Mereka adalah manusia biasa yang juga harus memberi makan anaknya, membayar tagihan listrik, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika mereka harus membagi waktu antara mengajar dengan baik dan mencari uang tambahan agar tidak kelaparan, kualitas pendidikan yang diterima anak-anak pun perlahan akan menurun.
Ketika rakyat, para guru, orang tua, maupun pengamat menyampaikan keberatan dan memberikan masukan, apa yang mereka terima? Bukan diskusi yang terbuka, atau ajakan duduk dan didengar, melainkan larangan untuk mengkritik. Mereka disuruh diam, menerima apa adanya, dan jika tetap bersuara, mereka dicap sebagai perusak nama baik, bahkan disebut sebagai Londo Ireng.
Kritik adalah bentuk partisipasi rakyat sebagai pemilik kuasa. Mengkritik adalah hak yang melekat pada setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang, bukanlah tindakan pengkhianatan. Di sinilah pertarungan sesungguhnya terjadi. Pertarungan ini bukanlah antara bangsa kita dengan bangsa lain, bukan pula antara pemerintah dengan musuh negara. Pertarungan ini adalah antara Suro Badhog dan Londo Ireng—dua istilah yang kini memiliki makna baru dalam sejarah perjalanan demokrasi kita.
Suro Badhog melambangkan kekuatan yang mengutamakan urusan perut semata, yang berpikir bahwa kenyang adalah segala-galanya, dan demi mencapai hal itu, segala cara boleh ditempuh, termasuk memangkas hak-hak lain yang jauh lebih penting untuk masa depan. Lebih dari itu, sosok ini juga melambangkan mereka yang memanfaatkan program-program sosial sebesar apa pun bentuknya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Jika semua perhatian hanya tertuju pada urusan makan, maka pengawasan menjadi lemah, pintu penyelewengan dan korupsi akan terbuka lebar, dan mereka yang berkuasa bisa bergerak leluasa mengambil keuntungan dari setiap rupiah yang dikeluarkan negara. Rakyat dibuat sibuk memikirkan apakah perut mereka akan terisi hari ini atau tidak, sehingga tak sempat lagi memikirkan kemana saja uang negara itu sebenarnya mengalir.
BACA JUGA : Ruang Kebebasan Makin Sempit
Sedangkan Londo Ireng—sebutan yang disematkan Presiden kepada para kritikus—sebenarnya bukanlah antek asing sebagaimana yang dituduhkan. Di mata rakyat yang jujur, sebutan ini justru kini melekat pada mereka yang berani bersuara, yang berani berdiri tegak meski diancam, yang tak rela melihat bangsanya terjebak dalam kenyang sesaat yang mematikan masa depan.
Mereka yang disebut Londo Ireng itu adalah para jurnalis yang turun ke jalan mencari fakta, para akademisi, para guru yang merasakan sendiri getirnya nasib profesi mereka, orang tua yang cemas masa depan anak-anaknya, dan seluruh rakyat yang masih memiliki hati nurani untuk peduli.
Mereka tidak menyerang, mereka hanya mengingatkan. Mereka tidak bekerja untuk asing, mereka bekerja untuk tanah airnya sendiri. Mereka setia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar segera sadar, bahwa pendidikan bukanlah musuh dari program kesejahteraan pangan. Pendidikan adalah induk dari segala kesejahteraan yang abadi. Seorang anak yang kenyang namun tidak berpendidikan, kelak akan menjadi orang yang mudah ditipu dan sulit mengangkat derajatnya sendiri.
Namun seorang anak yang berpendidikan dengan baik, yang dididik oleh guru yang sejahtera, yang belajar di sekolah layak, ia akan mampu menjadikan dirinya mandiri, mampu memberi makan dirinya sendiri dan keluarganya, serta mampu berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa.
Kembalikanlah anggaran pendidikan sebagaimana mestinya. Jangan biarkan anggaran yang seharusnya menjadi investasi masa depan bangsa habis terpakai untuk solusi jangka pendek yang menutupi masalah tanpa menyelesaikan akarnya. Kembalikanlah penghargaan yang layak bagi para guru—mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menanam benih-benih kecerdasan di tengah keterbatasan.
Sejahterakanlah mereka, maka mereka akan bekerja dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih tenang untuk mendidik anak-anak kita. Perbaikilah fasilitas sekolah, sediakan buku yang memadai, dan pastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang setara tanpa memandang latar belakang orang tuanya.
Janganlah lagi memandang kritikan sebagai serangan atau tuduhan sebagai antek asing apalagi Londo Ireng. Bukalah hati dan telingamu sebagai penguasa. Biarlah nama Suro Badhog tidak menjadi ciri khas pemerintahan ini—pemerintahan yang hanya peduli pada perut, namun melupakan otak dan masa depan.
BACA JUGA : Balada Negeri Anti Kritik
Dan biarlah sebutan Londo Ireng tidak lagi ditujukan kepada mereka yang berjuang demi kebenaran dan kebaikan bersama. Jangan sampai pula, menuding orang sebagai Londo Ireng atau antek-antek asing yang malah telunjuk mengarah ke hidung Bapak Presiden RI Prabowo Subianto sendiri.
Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang rakyatnya hanya kenyang perutnya, melainkan bangsa yang rakyatnya cerdas, berilmu, dan mampu menjaga kedaulatannya sendiri dengan kekuatan pikiran dan budi pekerti yang luhur.
Kami menerima tulisan opini/esai Anda. Rubrik ini projectarek.id dedikasikan untuk siapa pun yang memiliki minat dan kemauan dalam berpendapat dan berekspresi melalui tulisan. Kami ingin menjadikan rubrik ini sebagai rumah digital untuk bertumbuh bersama merawat demokrasi. Untuk selengkapnya, baca PANDUAN kami.
